UKL-UPL dan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 4 Peraturan Menteri ini mengatur tata cara penetapan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL dan SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3). Pasal 5
![](/images/caleb/49.jpg)